SIAPA yang mau membeli mobil yang sudah mangkrak tak terurus, berselimut debu, seharga Rp 1 miliar. Memang harga segitu bukan untuk satu unit mobil saja. Ada 20 unit kendaraan. Sebanyak 19 unit mobil dan satu unit kendaraan.
Semua kendaraan itu eks pejabat di lingkungan Pemkab Kudus. Sudah dua kali dilelang. Tapi gagal terjual. Lelang terakhir, 20 mobdin bekas dijual sepaket itu dijual seharga Rp 1,58 miliar. Kini nilainya diturunkan seharga Rp 1,26 miliar.
Meski harga sudah turun, lelang ketiga diperkirakan batal lagi. Ada sejumlah penawar, namun ketika melihat rupane kendaraan eks dinas, mereka mundur teratur. Dari mobdin yang bakal dilelang, ada Toyota Fortuner eks Wabup Kudus Abdul Hamid yang meninggal dunia, 2015 lalu. Sejak itu, mobil pun diparkir sembari menunggu tuannya yang baru.
Selain mobdin eks wabup, ada juga dua unit Toyota New Corolla, tiga unit Honda Civic, empat unit Toyota Corolla Altis, satu unit Nissan X Trail, lainnya jenis Toyota Kijang dan Avanza, serta satu unit motor Honda Supra.
Dua kali gagal lelang membuat geleng-geleng wakil rakyat. Anggota Komisi A M Nur Khabsyin meminta mekanisme lelang ditinjau ulang. “Jangan dilelang per paket. Dilelang saja per unit. Mobil diservis dulu, dicuci yang bersih. Siapa juga yang mau membeli mobil rusak, berdebu lagi,” katanya.
Meski sudah turun harga, ia ragu mobdin bekas itu laku terjual. Sejumlah wakil rakyat sebenarnya juga ada yang sempa melirik mau membeli. Namun ketika lihat barangnya, mereka pun mundur teratur.
Dengan harga sebesar itu, hanya pedagang yang mampu membeli. Itu pun dengan pertimbangan hitungan untung rugi. Selain sudah menurunkan harga, Pemkab sebenarnya sudah memiliki opsi lain.
Jika tak laku, mobdin akan dipinjam pakaikan ke instansi lain seperti Badan Narkotika Kabupaten, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kudus, dan instansi lain yang mau meminjaminya.
Tapi lagi-lagi, siapa yang mau meminjam mobil yang sudah lama mangkrak. Ongkos perbaikannya pasti tak sedikit. “Kami sudah melapor ke Bupati. Kami masih menunggu arahan bupati. Sebab ada wacana untuk meminjam pakaikan kendaraan dinas ke instansi lain,” kata Eko Djumartono, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kudus Eko Djumartono.
Hingga tulisan ini dibuat, sebanyak 20 unit kendaraan dinas eks pejabat di lingkungan Pemkab Kudus masih mangkrak di areal perkir sebelah timur Pendopo Kabupaten Kudus. Mobil yang dibeli dari uang rakyat itu menunggu tuannya yang baru.
0 komentar:
Posting Komentar